Fraksi Gerindra Tuding Tata Ruang Kota Medan Berantakan

MEDAN – Realitasonline | Pada pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda tentang Perubahan Perda No.13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 s/d 2031 yang digelar Senin (13/1/2020).

Fraksi Gerindra berpandangan tata ruang Kota Medan telah berantakan dan telah menghilangkan jati dirinya sebagai kota idaman, sebagai suatu pertanda begitu ganasnya kelompok bisnis dan elit kota memanfaatkan bagian kota yang sebenarnya tidak pantas dijadikan kegiatan bisnis.

Hal ini dipaparkan juru bicara Fraksi Gerindra, Dedy Aksyari Nasution. Dia menyebutkan harusnya tidak ditemukan lagi ada sudut kota yang tertinggal dalam sebuah kota yang maju/metropolitan. Penduduk kota hidup menyebar, karena tidak ditemuinya lagi masalah transportasi dan lalulintas kota serta pemusatan kegiatan masyarakat pada satu titik.

Fraksi Gerindra berpandangan sebuah kota tidak bisa dilepaskan dari upaya mengejar kehidupan kota yang efisien. Dampak dari penyusunan pola ruang dan struktur ruang yang tepat akan menciptakan pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat kota.

Dedy Aksyari menyampaikan harapan fraksinya bahwa revisi ini harus menghasilkan perencanaan yang baik dan sempurna, sehingga dapat membawa Kota Medan menuju kota yang berkelas internasional di masa mendatang.

Untuk diketahui Wali Kota Medan dalam nota pengantarnya yang dibacakan Sekda, Wirya Al Rahman menyebutkan Ranperda tentang Perubahan Perda No.13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 s/d 2031 ini mencakup dua kelompok utama, yakni materi peninjauan kembali RTRW Kota Medan tahun 2011-2031 sebagai dasar dilakukannya proses revisi dan materi Ranperda revisi RTRW Kota Medan tahun 2011-2031 dilengkapi dengan tabel perbandingan.

Ranperda ini terdiri dari 43 klausul perubahan pada pasal dan ketentuan yang mengatur tentang rencana struktur ruang, pola ruang dan arahan pemanfaatan ruang dengan kompsoisi perubahan tersebut, perhitungan sementara terjadi perubahan materi RTRW tidak lebih dari 20 persen sehingga hanya perlu dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan.

Perlu dilakukan perubahan Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI No.6/2017 tentang tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. (AY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini