DPRD Medan Heran, Banyak Pelanggaran Tapi Bangunan Mewah Tetap Berdiri

Komisi IV saat RDP dengan puluhan pemilik bangunan bermasalah di Medan. (Realitasonline/Ayu Kesuma Ningtyas)

MEDAN – Realitasonline | Komisi IV DPRD Medan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait banyaknya bangunan bermasalah, tapi dibiarkan dan tetap berdiri.

Komisi IV melakukan RDP dengan sejumlah pengusaha (pemilik bangunan) bermasalah di Kota Medan. Ada puluhan pemilik bangunan yang melanggar izin mulai bangunan ruko, lapak kios hingga bangunan hotel dan apartemen, dipanggil Komisi IV. RDP dihadiri ketua Komisi IV, Paul MA Simanjuntak, dan utusan dari Dinas PKP2R Kota Medan, Dinas Perizinan, dan Dinas Perhubungan.

Terkait pembangunan Hotel Grand Royal Central di Jl Merak Jingga Kel. Kesawan Kec. Medan Barat yang dibangun di atas lahan Pempropsu dikerjasamakan melalui sistem Build Operation Transfer (BOT), Komisi IV merekomendasikan untuk distanvaskan, karena gedung tersebut menyalahi aturan.

Rekomendasi disepakati setelah Komisi IV melakukan RDP dengan pihak PT Aneka Industri dan Jasa selaku pengelola bersama Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan, Selasa (11/2/2020).

Purna Irawan selaku pengelola hotel Grand Royal Central mengaku sudah memiliki keseluruhan izin yang disyaratkan termasuk juga sudah mengantongi surat rekomendasi dari Gubernur Sumut. Dia keberatan jika bangunan hotel yang sudah berdiri hingga 9 lantai dan akan dilanjutkan dengan lantai 10, 11, 12 dan 13 distanvaskan.

Menanggapi keberatan pihak hotel, Kabid Pengendalian Perizinan Dinas PKP2R Medan, Ahmad Cahyadi mengatakab bangunan hotel itu izinnya diterbitkan hanya 9 lantai, namun pembangunan di lapangab sudaj 13 lantai. Begitu juga soal penyediaan ruang terbuka hijau tidak dipenuhi.

Perizinan untuk dokumen Amdal diduga sarat penyimpangan, serta penyediaan lokasi parkir layaknya hotel tidak dapat dipenuhi. Menurut Ahmad Cahyadi, izin Hotel Grand Royal Central yang di BOT kan kepada PT Aneka Industri dan Jasa selama 13 tahun tak bisa dikeluarkan tanpa kajian dan tanpa Amdal.

Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Medan, Jhon Lase mengatakan pihaknya telah menolak IMB yang diajukan pihak Hotel Royal Grand Central.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Dinas PKP2R dan Dinas Perizinan Kota Medan, ketua Komisi IV mengatakan sepakat menstavaskan pembangunan hotel tersebut.

“Kami bukan anti investor tapi ingin investor yang membangun di Medan harus mengikuti mekanisme dan aturan yang ada. Karena sudah jelas melanggar aturan, maka harus ditindak,” kata Paul tegas. (AY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini