Menerobos Ketertinggalan, Tapanuli Mematok Provinsi (Bagian I)

Catatan: Marudut Nainggolan/Wartawan Realitasonline

Awal kemerdekaan, pulau Sumatera merupakan satu provinsi dalam negara kesatuan RI. Terdiri dari 10 keresidenan, salah satunya Keresidenan Tapanuli, meliputi wilayah Kabupaten Tapanuli Utara termasuk Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Kabupaten Nias, keresidenan berkedudukan di Sibolga. 

Masa perang kemerdekaan 1945 sampai perang kemerdekaan RI 1948, Tapanuli tetap berstatus keresidenan. Masa itu bagian utara dari Keresidenan Sumatera Timur membentuk dirinya sebagai negara bagian Sumatera Timur, bagian selatannya yang tidak diduduki Belanda bergabung dengan Tapanuli dan membentuk satu provinsi dibawah geburnur militer Tapanuli/Sumatera Timur Selatan, dan Ferdinand lumbantobing adalah gubernur militernya. 

Status provinsi berlangsung hingga masa beralihnya bentuk negara kesatuan RI menjadi negara federal Republik Indonesia Serikat (1950).
Republik Indonesia Serikat dihapus kembali sebagai negara kesatuan RI, negara-negara bagian bentukan Belanda termasuk Negara bagian Sumatera  Timur (NST) dibubarkan, dan kemudian provinsi Aceh, provinsi Tapanuli Sumatera Timur Selatan dan negara bagian Sumatera Timur tersebut dilebur menjadi satu provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Medan. 

Kesatuan provinsi ini tidak berlangsung lama, karena rakyat Aceh tidak setuju bergabung dalam provinsi Sumatera Utara (Sumut), akhirnya melepaskan diri menjadi daerah istimewa Aceh, tahun 1948. Sebaliknya Keresidenan Tapanuli bersama eks Keresidenan Sumatera Timur tetap bergabung dalam Provinsi Sumatera Utara hingga sampai sekarang. 

Sementara bekas keresidenan lainnya di pulau Sumatera yang telah menjadi provinsi seperti Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jambi dan Bengkulu telah menikmati perkembangan pesat baik dibidang pemerintahan daerah, pendidikan, sumberdaya manusia dan infrastruktur. 

Sekelumit sejarah pemerintahan daerah Tapanuli diatas, penulis kutip dari catatan Komite Pemrakarsa (Komsa) Provinsi Tapanuli pada Seminar sehari seputar potensi dan pengembangan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Tapanuli yang diselenggarakan, Sabtu 18 Maret 2000 di Tarutung. 

Terlepas ada tidaknya pro dan kontra seputar keinginan pembentukan Tapanuli menjadi Provinsi, penulis semata-mata hanya menuangkan cuplikan dari beberapa pemakalah karena sangat berharga untuk diungkapkan. 

Prof DR Bungaran Simanjuntak salah seorang pemakalah ketika itu  membeberkan lebih luas tentang Keresidenan Tapanuli masa penguasaan Belanda yang telah terbuka di dunia internasional, karena tiga kota pelabuhan internasional di pantai barat tanah Batak yaitu Natal, Tapian Nauli Sibolga dan Barus telah dimanfaatkan pedagang, membawa hasil komoditi dari Tapanuli. 

Sebelum dijadikan Keresidenan Tapanuli pada 7 Desember 1842 melalui keputusan Gubernur Jenderal Belanda, penguasa Belanda sebelumnya pun pada tanggal 11 Oktober 1833 lebih dulu membentuk Distrik Batak. 
Untuk memperkuat Keresidenan Tapanuli ditetapkan  watas antara Aceh dengan Keresidenan Tapanuli yaitu Singkil dan untuk wilayah Keresidenan Sumatera Timur yaitu antara Habinsaran dengan Asahan dan Kuala. 

Membuktikan keterbukaan daerah Tapanuli ke duania luar tulis Bungaran dalam makalahnya, mengutip (Joustra 1910) bahwa sejak tahun 1844 hasil kopi dari Mandailing telah diekspor dari pelabuhan Natal itu berlangsung sampai tahun 1908. Kopi Mandailing terkenal dimasyarakat Amerika Serikat, pelabuhan ini menjadi pintu keluar masuk hasil bumi dari Tapanuli Selatan. 

Dari buku J. Tideman berjudul Hindoe Invloed Noordelijke Bataklend, disebut bahwa pelabuhan Barus terkenal di dunia luar. Eksport Tapanuli dari pelabuhan ini seperti Kemenyan, Kapur Barus yang dibawa pedagang India berasal dari Hindia Muka beragama Brahma. 

Setelah Belanda menguasai Tapanuli secara de fakto dan de jure, Sibolga dijadikan pelabuhan pintu masuk dan keluar bagi penguasa yang datang dari Padang mengunjungi wilayah distrik, afdeling dan onder afdeling diseluruhTapanuli.

Menurut, Guru Besar Sosiologi dan Antropologi Budaya pada Universitas Negeri Medan (Unimed) ini, masih banyak bukti sejarah yang tulis para pejabat Belanda, Missionaris menyebut pelabuhan Sibolga, Barus dan Natal menjadi pelabuhan transit bagi para pengunjung maupun tentara ke Tapanuli. ***

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini