Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terus Meningkat, Dinas PPPA Bentuk Layanan Pengaduan Hingga ke Desa

Hj Nurlela membawakan materi tentang Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak bagi aktivis PATBM di Dairi. (Realitasonline/ist)

MEDAN – Realitasonline | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut, Hj Nurlela SH MAP prihatin dengan banyak kejadian kekerasan pada perempuan dan anak tidak dilaporkan dan tidak dilanjuti. Sehingga tidak tercakup dalam data-data yang dilaporkan.

“Masyarakat masih belum banyak tahu tentang tata cara pelaporan dan kepada lembaga mana harus melapor,” kata Hj Nurlela saat menjadi pembicara pada workshop Pengelolaan Data, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak bagi aktivis PATBM di Kabupaten Dairi, kemarin.

Hadir pada kegiatan itu Asisten Administrasi Umum Sekdakab Dairi, S Sudung Ujung, Kadis PPPA Dairi, Fatimah Boang Manalu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas PPPA Sumut, Afini, camat dan lurah setempat serta staf Dinas PPPA Dairi. Kegiatan yang dilaksanakan di aula Dinas PPPA Dairi itu diikuti juga 55 orang aktivis PATBM desa/kelurahan se Dairi.

Hj Nurlela membawakan materi tentang Kebijakan Propinsi Sumut dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, sedangkan pemerhati anak dari Pusaka Indonesia, Mitra Lubis SH  membawakan materi tentang Manajemen Penanganan Kasus di P2TP2A dan Kasi Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas PPPA Sumut, Supriadi SE MAP membawakan materi tentang Pencatatan Pelaporan Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

Kata Nurlela, sampai saat ini kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan terus meningkat. Namun, laporan itu belum bisa menggambarkan dengan nyata tingkat kekerasan sebenarnya.

Seperti halnya, Nurlela mencontohkan masyarakat desa merasa melaporkan kejadian kekerasan yang dialami hanya bisa dilakukan di ibukota kabupaten sehingga memakan waktu dan biaya.

“Maka perlu mendekatkan layanan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sampai tingkat desa,” katanya seraya menambahkan bentuk layanan tidak hanya sekedar menunggu aduan masyarakat tapi juga bagian dari solusi mengurangi tingginya kekerasan yang tidak tertangani.

Lebih lanjut disebutkannya, upaya perlindungan terhadap korban kekerasan merupakan hal kompleks karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

Selama ini, kata Nurlela, masalah kekerasan dalam rumah tangga hanya berfokus pada masalah yang terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan hak korban kurang jadi perhatian.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan baik secara kelembagaan maupun perseorangan dimulai dari orangtua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah harus bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, jelasnya.

Lebih lanjut, kata Nurlela,  diperlukan tim yang memahami dalam melakukan pencatatan dan pelaporan data kekerasan perempuan dan anak mulai dari tingkat propinsi sampai desa/kelurahan untuk pencegahan, penanganan dan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Saya berharap ke depannya, aktivis PATBM di desa/kelurahan masing-masing dapat berperan mencegah dan mendampingi korban serta melakukan tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat, mampu bersinergi dengan sektor terkait serta mampu sebagai SDM garda terdepan yang sensitif gender dan peduli perempuan dan anak. (AY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini