Masyarakat Demo di DPRDSU Protes PTPN II Okupasi Lahan

Pengunjukrasa saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Sumut, memprotes PTPN II okupasi lahan. (Realitasonline/rmi)

MEDAN – Realitasonline | Masyarakat mengatasnamakan Komite Rakyat Bersatu (KRB) melakukan demo di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (10/9) memprotes PTPN II melakukan okupasi atau penggusuran atas tanah yang sudah diduduki, dikuasai, dan diusahai oleh rakyat atau petani.       

“Beberapa minggu terakhir, PTPN II terus melakukan okupasi di beberapa tempat, seperti di Tunggurono, Sei Mencirim dan lain-lain. Padahal program TORA ataupun redistribusi tanah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ujar pimpinan aksi U.Tampubolon.          

Dia menyebutkan hal sama terjadi di Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli dan upaya paksa atas eksekusi lahan seluas 106 hektar yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubukpakam beberapa waktu yang lalu. “Ini upaya mafia tanah mengelabui institusi negara dan atasnama negara berupaya menggusur rakyat petani di atas tanah yang sudah diduduki, dikuasai dan diusahai selama bertahun-tahun,” ungkapnya.        

Karena itu, KRB minta PTPN II segera menghentikan seluruh okupasi yang dilakukan terhadap rakyat/petani di sejumlah tempat. Minta Kejaksaan Negeri Lubukpakam tidak melakukan eksekusi pada 17 September 2019 atas Putusan MA No. 1331 K/PID.SUS/2019.

“Kami juga minta ketua DPRD Sumut berkoordinasi kepada Kapoldasu dan memanggil instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya kegaduhan yang tidak kita inginkan,” ujarnya.        

Aksi demo itu diterima anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, tanah harus diberikan untuk kemakmuran rakyat. “Kita semua ada untuk mencapai tujuan bernegara yang ada di dalam UUD 45. Tidak boleh negara dan seluruh perangkat negara membuat masyarakat menangis, tapi harus juga sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya. (Rmi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini