Tak Rampung Dikerjakan, Pasar Modern di Abdya Ditumbuhi Semak Belukar

Kondisi tiang-tiang bangun Pasar Modern di Desa Keude Siblah, Blangpidie sudah mulai karatan dan ditumbuhi semak belukar. (Realitasonline/Syahrizal)

BLANGPIDIE – Realitasonline | Bekas peninggalan proyek pembangunan Pasar Modern di kawasan Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang tak rampung dikerjakan kini dalam kondisi memprihatinkan dan mulai ditumbuhi semak belukar.

Banyak tumbuhan liar mulai menjalar ke tiang bangunan proyek yang menelan anggaran Rp.58,68 miliar bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) APBK tahun 2016 dan 2017 dengan sistem tahun jamak (multiyears).

Khairuddin, warga Blangpidie, Selasa (3/9/2019), memprihatinkan kondisi proyek yang tidak selesai dikerjakan itu. Dari kejauhan hanya terlihat onggokan tiang-tiang bangun termasuk ikatan besi yang mulai karatan dan keropos.

“Tidak ada aktivitas di sana, cuma beberapa hewan ternak saja kerap melintasi lokasi itu untuk memakan rumput segar yang tumbuh subur sekitar bekas bangunan proyek. Andai saja bangunan itu dilanjut kembali pekerjaannya, sudah pasti banyak material yang tidak bisa terpakai lagi,” ungkapnya.

Menurutnya, proyek pembangunan pasar itu terkesan sia-sia, karena hingga saat ini tidak dilanjutkan lagi karena terkendala beberapa persoalan. Kalau tidak ada masalah dalam proses pembangunannya, tentu masyarakat telah dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas pasar yang dibangun dengan dana puluhan miliar itu.

Sebagaimana diketahui, proyek itu dikerjakan oleh PT Proteknika Jasa Pratama dengan nomor kontrak: 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 tanggal 29 Februari 2016. Dalam perjalanannya, mencuat isu dugaan korupsi pada pembangunan pasar tersebut hingga membuat pekerjaanya terhenti.

Bahkan, kasus dugaan yang merugikan uang negara hingga miliaran rupiah itu sempat ditangani langsung oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Aceh, namun kasus itu dihentikan setelah keluar hasil pemeriksaan tim ahli konstruksi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh yang menyatakan tidak ada pelanggaran hukum pada proyek tersebut. (ZA)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini