Ketua DPRDSU: Sumut Harus Gunakan Power Politik ‘Dobrak’ Pusat Cabut Moratorium Pemekaran “Protap, Prov. Kepni dan Prov. Sumteng Sama-sama ‘Digeliatkan’ Lagi”

16
Anggota DPRD Sumut dari dapil Sumut VII meliputi wilayah Tabagsel foto bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman terkait pembentukan Prov. Sumteng. (Realitasonline/ist)

MEDAN – Realitasonline | Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menyatakan, Sumatera Utara harus menggunakan power politik untuk ‘mendobrak’ pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran wilayah, demi memajukan tingkat kesejahteraan dan pelayanan masyarakat kearah lebih baik.       

Hal ini dinyatakan Wagirin Arman ketika menerima audiensi anggota DPRD Sumut asal Tabagsel (Tapanuli bagian selatan) meliputi Padangsidimpuan, Tapsel, Palas dan Paluta, antara lain Sutrisno Pangaribuan, Burhanuddin Siregar, Ahmadan Harahap, Safaruddin Siregar, Abdul Manan Nasution, Selasa (25/6) di ruang kerjanya terkait pemekaran wilayah membentuk Prov.Sumteng yang digeliatkan kembali setelah beberapa tahun dimoratorium.       

Meski demikian, kata Wagirin, kita harus mengetahui kondisi kondisi usulan pembentukan provunsi wilayah lainnya, seperti ProTap (Provinsi Tapanuli), Prov. Kepni (Kepulauan Nias) yang permasalahannya sudah di meja pemerintah pusat.

“Kita perlu tahu, kondisi rencana pemekaran untuk ProTap dan Prov.Kepni agar jangan ada pemikiran lain bahwa DPRD Sumut pilih kasih hanya memperjuangan pemekaran Prov.Sumteng. Soal moratorium kita dobrak rame-rame,” ujarnya.       

Karena, lanjut Wagirin lagi, masalah pemekaran wilayah dan pembentukan provinsi baru sangat menguntungkan masyarakat, antara lain pelayanan terhadap masyarakat akan lebih bagus dan anggaran pusat yang dikucurkan akan lebih banyak untuk membangun daerah. Contohnya Kabupaten Sergai sejak dimekarkan dari Deliserdang mengalami perkembangan khususnya dibidang pembangunan.

“Kalau masih berada di wilayah Deliserdang mungkin belum tentu perkembangan Sergei seperti sekarang ini.       

Menurut Safaruddin, digeliatkan kembali usulan pemekaran wilayah membentuk Prov.Sumteng merupakan desakan dari masyarakat Tabagsel.

“Kami dari tim VII DPRD Sumut minta dukungan Pimpinan Dewan agar morstorium pemekaran dicabut pemerintah pusat. Kami juga akan berkunjung ke Gubsu dengan tujuan yang sama,” ujarnya.     

Senada juga diungkapkan Burhanuddin Siregar, karena dengan adanya moratorium mengakibatkan terbengkalainya pemekaran Prov. Sumteng.

“Kami minta ada kesepahaman antara pimpinan dewan dan anggota asal Tabagsel mengajukan agar moratorium pemekaran dicabut,” ujar Burhanuddin.         

Ditambahkan Sutrisno Pangaribuan, Tim VII asal Tabagsel sowan ke Ketua DPRD Sumut memperkuat ide menggerakkan kembali usulan pembentukan Prov.Sumteng.

“Kami tidak melangkah keluar sebelum meminta persetujuan ketua dewan dan kami tidak ingin gerakan ini eksklusif. Kalau perlu kita bisa sama-sama menggelorakan bersama anggota dewan di Tabagsel,” ujar Sutrisno.        

Sekretaris DPRD Sumut Erwin Lubis menyarankan agar sitelusuri kembali dokumen tiga usulan pemekaran wilayah pembentukan Prov.Sumteng, ProTap dan Prov.Kepni yang sudah ada diusulkan ke pemerintah pusat.

“Kita tinggal mendorong ke pemerintah pusat, karena Gubsu pada prinsipnya tidak menghalangi,” ungkapnya. (Rmi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini