Hasil Pansus, DPRK Temukan Infrastruktur Terbengkalai di Abdya

32
Nurdianto menyerahkan laporan hasil pansus kepada pimpinan DPRK Abdya dalam rapat paripurna LKPJ Bupati Abdya Tahun 2018 di Aula DPRK setempat, Selasa (25/6). (Realitasonline/Syahrizal)

BLANGPIDIE – Realitasonline | Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) mengkritik sejumlah infrastruktur yang terbengkalai di kabupaten setempat. Dimana, bangunan dan asset milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Abdya tersebut terkesan tidak terurus.

Hal itu disampaikan Muslidarma ketika membaca laporan Tim Pansus Komisi B dan D dalam rapat Paripurna Penutupan Pembahasan LKPJ Bupati Abdya terhadap APBK tahun 2018 di Aula gedung DPRK setempat, Selasa (25/6).

Ia mengatakan, Pansus yang dilaksanakan pihaknya bertujuan untuk mengevaluasi segala bentuk kegiatan baik fisik maupun non fisik termasuk melihat aspek lainnya. Namun dalam pelaksanaannya pansus terfokus pada kegaiatan fisik yang apabila ditemui permasalahan akan dituangkan dalam laporan pansus.

“Pansus ini bukanlah untuk mencari kesalahan, tapi kami ingin melihat lansung apa yang berkaitan dengan banyaknya isu yang berkembang ditengah masyarakat saat ini,” ungkapnya dalam paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Abdya Muslizar MT, Ketua DPRK Abdya Zaman Akli didampingi Wakil Ketua Romi Syah Putra dan Jismi, unsur Forkompinkab Abdya, Sekda Abdya Drs Thamren, para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPK dan para tamu undangan lainnya.

Pihaknya melihat kalau kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) Abdya tidak terawat. Kondisi bangunan tidak terkunci sehingga banyak barang hilang, bahkan banyak asset pemerintah lainnya yang  terbengkalai dan tidak terawat.

Kondisi serupa juga dialami bangunan balai latihan kerja (BLK) Abdya di Desa Cot Manee, Kecamatan Jeumpa. Dimana, bangunan itu dalam keadaan kosong tidak ada petugas penjagaan sehingga alat pelatihan dalam keadaan rusak dan sebagian sudah banyak yang hilang.

Infrastruktur lain yang disorot oleh Tim Pansus, Pendopo Bupati Abdya di Desa Lhueng Tarok, Kecamatan Blangpidie. Saat ini bangunan tidak ada penjagaan, sehingga beberapa sisi bangunan sudah mulai rusak termasuk beberapa lampu penerang di bangunan itu sudah hilang.

Selain itu, Tim Pansus juga menyorot Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Abdya agar calon petani calon lahan (CPCL) harus betul-betul diverifikasi supaya tidak tumpang tindih menerima bantuan. Pasalnya, Tim Pansus menemukan sejumlah bibit pinang betara yang belum ditanam dan masih dirumah ketua kelompok. “Kami meminta pihak dinas segera menindaklanjuti hal itu,” tuturnya.

Selain itu, kalangan dewan juga mengkritisi pelayanan di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan (RSUTP) Abdya. Dimana, tim pansus menemukan ada ruang pasien yang tidak memiliki AC serta air bersih. Pengelolaan limbah medis  juga kapasitasnya masih  kurang dan hanya mampu menampung satu meter kubik perjam. Selain itu, jalan komplek rumah sakit untuk segara ditingkatkan. Termasuk kinerja petugas medis juga kurang profesional dan pilih kasih, alpotekes juga harus diatasi agar pasien tidak terlalu lama mengantri obat.

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Abdya, Tim Pansus menyorot keadaan bangunan kantor tidak memiliki pagar sehingga ternak dengan mudah lalu-lalang diseputaran kantor. Kedepan, dewan meminta dinas tersebut agar menganggarkan pembuatan pagar.

Sorotan lainnya juga dibacakan oleh Nurdianto mewakili Tim Pansus dari Komisi A dan C. Pihaknya menemukan kalau pembangunan Talut di Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan tidak sesuai dengan spek, padahal anggarannya mencapai miliaran rupiah. Pansus juga menemukan banyak asset daerah sudah menjadi milik pribadi, kendaraan roda dua digunakan untuk pribadi.  Bahkan dilapangan ditemukan satu unit mobil APV yang terparkir di gedung kampus AKN tidak terawat lagi.

Selain itu, Tim Pansus juga menyorot Perusahaan Daerah Gunung Kila yang hingga sekarang belum beroperasi dengan maksimal. Padahal anggaran tersedia miliaran rupiah dan hanya habis  terpakai untuk bayar gaji karyawan saja yang sudah membengkak hingga 33 orang dengan menghabiskan total anggaran Rp. 1,2 miliar pertahun.

“Kalau persoalan ini terus dibiarkan, maka tidak ada setetespun air akan mengalir. Selama ini sudah diberikan uang miliaran rupiah, kami meminta direktur PDAM agar melaporkan semua kegiatannya agar lebih transparan, karena PDAM di setiap kecamatan hampir semua tidak berfungsi,” ujar Nurdianto dalam laporan tersebut. (R-Zal)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini