DPRDSU Serahkan Hasil Kunker Atas Realisasi APBD 2019 di Dapil I-XII

25
Wakil Ketua DPRD Sumut A.Situmorang menyerahkan laporan hasil kunker Tim Dapil Sumut I-XII di seluruh kabupaten/ kota se-Sumut kepada Wagubsu Musa Rajekshah pada rapat paripurna. (Foto/ist)

MEDAN – Realitasonline | DPRD Sumut serahkan laporan hasil kunker (kunjungan kerja) yang dilakukan anggota dewan meninjau langsung realisasi APBD tahun 2018 di dapil (daerah pemilihan) I-XII di seluruh Kabuaten/Kota se-Sumatera Utara kepada Pemprovsu ditetima Wakil Gubsu Musa Rajekshah.       

Hasil kunker tersebut disampaikan juru bicara masing-masing tim dapil I-XII, pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan dihadiri Wakil Gubsu Musa Rajekshah, Selasa (18/6) di gedung wakil rakyat Jalan Imam Bonjol Medan.       

Dalam kunker anggota dewan meninjau proyek yang dibiayai APBD 2018 berdasarkan PjP (Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD 2018 yang disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi melalui rapat paripurna sebelumnya. Seperti hasil kunker tim IV (Sergai dan Tebingtinggi) faktanya kabupaten/kota tidak mengetahui atau tidak memahami seberapa besar DBH (Dana Bagi Hasil) yang seharusnya mereka terima.

Hal ini akibat kurang transparannya masalah DBH. Demikian halnya masalah penggunaan dana BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) di Kabupaten Sergai dipertanyakan Tim IV, karena diduga tidak punya skala prioritas dan perencanaan kurang matang. Sedangkan pungutan PKB disinyalir kurang optimal, karena pembagiannya terjadi penurunan dari 2017-2018 untuk Tebingtinggi.     

Dari dapil V (Asahan, Batubara dan Tanjunbalai) dilaporkan, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memiliki program kerja tahun 2018 tidak transparan dan belum merasa siap untuk memberikan data secara lengkap. Disesalkan juga OPD pendamping tim V tidak menguasai masalah/pekerjaan yang ditinjau, bahkan tidak mampu menjawab pertanyaan anggota tkm V.       

Demikian halnya tim dapil VI (Labuhanbatu, Labura, Labusel) menyoroti persoalan proyek rehabilitasi sekolah, karena ada beberapa kerugian dari metode pelaksanaan, diantaranya pelaksanaan pekerjaan tidak memiliki kompetensi teknis dan cenderung membebani kepala sekolah yang tugasnya mempersiapkan kelancaran proses belaja mengajar.              

Dari hasil kunker tim dapil XII yang dipimpin Muhri Fauzi Hafiz selaku ketua tim menyoroti masalah Galian C yang merusak infrastriktur jalan tanpa tindakan, sehingga diminta Gubsu segera menindaklanjuti pertemuan Pemprovsu dan tim XII dengan Walikota Binjai dan Bupati Langkat dan Gubsu harus berani menindak semua perusahaan galian C dan truk-truk yang mengakibatkan rusaknya jalan-jalan menuju destinasi wisata Bukit Lawang.            

Sementara Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah  mengatakan, semua hasil temuan dalam kunker DPRDSU yang disampaikan per dapil dalam paripurna sudah diterima dinas terkait, pihaknya akan segera merangkum temuan-temuan tersebut dan masing-masing OPD akan membuat jawaban tertulis untuk disampaikan dalam paripurna berikutnya.         

“Semua hasil kunker harus dijawab, tidak ada yang diprioritaskan, semua persoalan pembangunan merupakan prioritas. Karena memang sudah disahkan dan harus dilaksanakan, temuan DPRDS ini kan hasil kerja di lapangan dan akan kita bahas secepatnya,” ujar Wagub. (Rmi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini