BPPD DPRDSU Kaji Ranperda Pengelolaan Kawasan Hutan dan Cabut Perda 14

20
Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menyerahkan hasil kajian BPPD DPRD Sumut tentang ranperda pengelolaan kawasan hutan dan pencabuyan perda 14/2007 kepada Pemprovsu diwakili Asistsen III HM Fitriyus. (foto/ist)

MEDAN – Realitasonline | Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Sumut mengkaji ranperda pengelolaan kawasan hutan dan mencabut Perda no 14 tahun 2007 tentang pengendalian kelebihan muata angkutan barang.     

Pengkajian kedua ranperda tersebut disampaikan melalui rapat paripurna dewan dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan dihadiri Asisten III Setdaprovsu HM Fitriyus, Selasa (18/6) di Gedug wakil rakyat tersebut Jalan Imam Bonjol Medan.       

Jurubicara BPPD menyebutkan, Provinsi Sumut mempunyai hutan cukup luas. Berdasarkan SK Menhut no 579/Menhut-II/2014 seluas 3.055.794 ha atau sekitar 42,63 persen dari luas daratan Prov.Sumut 71.680,68 Km2 atau 7.168.068 ha.       

Dari pengkajian BPPD ada beberapa catatan penting, diantaranya ranperda pengelolaan kawasan hutan perlu secepatnya dilanjutkan pembahasan, mengingat saat ini berbagai potensi hutan Prov.Sumut tersebar pada 16 wikayah KPH di Sumut sudah siap menjalankan perhutanan sosial dan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan berbagai mitra, khususnya masyarakat setempat di sekitar kawasan hutan. Untuk itu sangat dibituhkan payung hukum yang menjadi dasar dilakukannya kerjasama pemanfaatn hutan dwngan sistem bagi hasil yang dapat menjadi salah satu sumber PAD.       

BPPD minta pemerintah provinsi melakukan penyesuaian terhadap berbagai instrumen hukum yang ada, mengingat PAD yang diharapkan dari lahirnya perda ini sifatnya bukan pajak dan bukan retribusi, tapi pendapatan yang lahir karena adanya sejumlah kegiatan yang dilakukab berbagai mitra pada kawasan hutan.         

Terkait ranperda pencabutan Perda no 14/2007 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang, kajian BPPD DPRD Sumut melihat keberadaan Perda 14 tersebut sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu segera dicabut. Untuk itu, BPPD Berketetapan kiranya diberikan izin oleh pimpinan DPRD Sumut untuk melanjutkan pembahasan kedua ranperda tersebut.         

Sementara Fitriyus menyebutkan, kawasan hutan produksi dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memproduksi hasil hutan berupa kayu dan non kayu serta jasa lingkungan, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan. Sedangkan pada kawasan hutan lindung dilaksanakan dengan tujuan utama tetap menjaga fungsi perlindungan terhadap air dan tanah.       

Terkait Pencabutan Perda Provsu No. 14 tahun 2017 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkut Barang, lanjutnya, berdasarkan ketentuan huruf 0 lampiran UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, menyatakan pembagian urusan pemerintah bidang perhubungan terkait penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat kebimbangan kendaraan bermotor merupakan kewenangan pemerintah pusat.       

“Agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kepastian hukum, kami menyampaikan ke DPRD Sumut agar Perda No. 14 tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkut Barang dicabut,” tambahnya. (Rmi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini