Maraknya Beredar Rokok Tanpa Cukai Akibatkan Kerugian Negara Hingga Triliun

Fajar Patriawan Kepala seksi Penindakan dan Penyidikan di kantor Bea dan Cukai Pematangsiantar. (Realitasonline/dok)

P.SIANTAR – Realitasonline | Banyaknya rokok tanpa cukai yang beredar mengakibatkan negara rugi hingga Triliunan rupiah. Seperti temuan Bea dan Cukai Pematangsiantar rokok  ilegal merek Luff­man ditemukan sebanyak 101 ribu batang periode 1/2 hingga 8/5 2019.

Hal ini diungkapkan Fajar Patriawan Kepala seksi Penindakan dan Penyidikan di kantor Bea dan Cukai Pematangsiantar kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu ,(23/5).

Menurut Fajar Patriawan, pemberantasan rokok Ilegal ini akan terus dioptimalkan karena telah banyak mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, pihaknya juga harus memenuhi target dari kementerian keuangan. Tahun 2016 target pemberantasn rokok ilegal mencapai 12 persen, tahun 2018 mencapai 7.04 Persen, dan tahun 2019 ini kita harus bekerja keras mencapai target 13 persen.

Tahun 2018 Pematangsiantar menerima Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp. 4.2 Miliar. Sedangkan pemerintah pusat menerima pajak Cukai rokok sebesar Rp 152,9 Triliun, dan tahun 2019 ditargetkan Hasil cukai tembakau ini mencapai 158 Triliun. Dengan harapan, bagi hasil cukai tembakau itu nantinya dapat digunakan juga untuk sosialisasi tentang Rokok Ilegal dan pemberantasan rokok Ilegal, jelasnya.

Selain rokok Luffman Ilegal, Bea dan Cukai Pematangsiantar juga menemukan rokok ilegal lainnya seperti Maxx, Nidji, Fel Super, Sakura, Bintang, Garden, SM King, Bravo, Victory, Rohas, dan Gudang Cengkeh. Peredaran nya di Dairi, Simalungun dan Karo. Wilayah terebut masih merupakan wilayah tugas Bea Cukai Siantar yang meliputi, Siantar, Simalungun, Karo, Taput, Tobasa Dairi dan Samosir

Dengan banyaknya peredaran rokok tanpa cukai menjadi persaingan pasar yang tidak sehat dengan pengusaha rokok yang resmi. Seperti yang dituturkan seorang pengusaha rokok di Sumut yang bermukim di Siantar mengungkapkan jika peda­ran ro­kok tersebut telah me­rugikan penda­patan negara hing­ga mencapai tri­liunan rupiah.

Menurut perhitungan dari pa­jak rokok, PPN dan juga pita cu­kai, rokok merek Luff­man itu te­lah menggelapkan pajak negara ber­kisar Rp9.000-Rp16.000 per bungkus­nya. Sebab, beredar tan­pa pita cu­kai dan seharusnya men­­­jadi rokok ekspor, bukan di­jual di dalam negeri dengan harga sangat murah Rp8.000/bungkus.

Untuk Sumut saja, omzet pen­jualan rokok mereka ber­ku­rang hingga 30 persen akibat per­edaran rokok ilegal Luffman. Bila hal ini terus dibiarkan, ma­ka dalam waktu dekat peng­usa­ha rokok yang resmi memba­yar pita cukai, pasti akan gulung tikar.

Oleh karena itu diminta pemerintah segera mengambil sikap dengan mengentikan pe­re­daran rokok merek Luffman, dengan cara me­­nutup pabriknya bila tidak bisa bersaing secara baik. Bukan ha­nya untuk kelang­sungan hidup pengusaha rokok lain, tapi juga menyelamatkan pendapatan ne­gara dari cukai rokok. 

“Kalau kami mau, kami juga bisa mela­kukan hal sama, men­jual rokok tanpa pita cukai. Bah­kan kami bisa jual dengan harga Rp5.000/bungkus. Tapi, ini tidak kami lakukan karena kami taat hukum dan memikirkan penda­pa­tan negara dari cukai rokok,” jelasnya.

Menurut pengusaha rokok di Sumut ini, rokok yang diproduksi sebenarnya hanya membutuhkan biaya Rp3.000/bungkus. Namun, karena ada pajak rokok, PPN dan pita cukai yang harus dibayar ke negara mencapai Rp 9.000 lebih, makanya rokok dijual lebih ma­hal untuk menutupi keselu­ruhan mo­dal.

Pihak Bea Cukai juga menghimbau kepada masyarakat, pedagang eceran atau distributor jangan memperdagangkan rokok tanpa cukai. Karena dapat dipidana atau dihukum denda.

Namun pengusaha rokok resmi menilai proses hukum sudah dilakukan tapi rokok ilegal tetap beredar bahkan semakin meningkat. Karena itu sepatutnya pemerintah tegas melakukan sanksi menutup pabrik rokoknya, jelas pengusaha rokok di Sumut ini. (SS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini