Gubsu Selektif Lelang 16 Jabatan Bukan Pencitraan

21
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. (Realitasonline/dok)

MEDAN – Realitasonline | Gubernur Sumut Edy Rahmayadi harus selektif dalam proses lelang jabatan eselon II Pemprovsu dilakukan secara nasional, bukan pencitraan.               

“Lelang dilakukan secara nasional, artinya pejabat dari luar Sumut bisa ikut. Sebenarnya Pemprovsu mengejar kualitas atau pencitraan,” ujar Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz, Minggu (26/5).         

Padahal, lanjutnya, di jajaran Pemprovsu banyak yang berpotensi menduduki jabatan eselon II, karena prosesnya sudah berjenjang, mulai dari eselon III dengan syarat-syarat tertentu. Potensi menjadi pejabat eselon II di Sumut cukup banyak, hanya saja proses seleksi itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.         

“Sedikit aneh jika ada pejabat dari Surabaya tidak tahu karakter Sumut dengan baik, jadi kepala dinas di Sumatera Utara. Tentu dia harus belajar lagi, atau akhirnya bisa membuat satu hal yang dilema bagi gubernur sendiri. Contoh yang lulus Pansel itu dari luar Sumut semua, sebab hasil assesment pejabat kita banyak yang rendah,” ungkapnya.          

Dibagian lain, Muhri juga minta Gubsu Edy Rahmayadi segera menetapkan pejabat definitif di  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ( BP2RD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Posisi jabatan BP2RD, Bappeda dan BPKAD dilelang patut dipertanyakan. Kalau mau dirotasi ya dirotasi saja agar jabatan badan tersebut jangan sampai kosong. Kalau diisi orang-orang baru, patut diragukan upayanya mendukung kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah,” tegasnya.       

Karena, ungkapnya, tiga posisi ini memiliki tanggungjawab mengawal RPJMD dan APBD, karena mereka bagian dari pengurus tim anggaran pemerintah daerah.

” Kita berharap yang terpilih orang yang mampu menterjemahkan dokumen RPJMD yang dituangkan dalam APBD di setiap tahun anggaran. Selain itu bisa membina hubungan baik dengan DPRD, karena hubungan komunikasi politik sangat penting,” ungkapnya.       

Diingatkannya lagi, lelang jabatan yang dilakukan secara nasional bukan pencitraan. “Kalau pencitraan akhirnya isu yang beredar bahwa Plt talam yang sedang mengurus untuk posisi jabatan di dalam kepemimpinan itu terbukti,” tambahnya. (Rmi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini