BEM dan HMI Blokir Jalan dan Bakar Ban di Depan DPRDSU

Mahasiswa BEM-Nus dan HMI bakar-bakar ban di badan Jalan Imam Bonjol Medan persis depan gedung DPRD Sumut. (Realitasonline/Meri)

MEDAN – Realitasonline | Puluhan mahasiswa tergabung dalam BEM-Nus (Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), Kamis (23/5) melakukan aksi demo memblokir jalan dan membakar-bakar ban di badan jalan persis depan gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.         

Dalam aksinya mahasiswa menuntut penyelesaian sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pemilu 2019 di antaranya meninggalnya 600-an petugas KPPS, indikasi kecurangan penghitungan suara dan meminta kedua kubu capres/cawapres (01 dan 02) rekonsiliasi.          

Aksi bakar ban tersebut dilakukan, setelah berorasi menyampaikan aspirasi di badan jalan depan gedung DPRD Sumutyang dijaga ketat oleh parat kepolisian, karena merasa kecewa sebab tidak seorang anggota dewan menerima aspirasi mereka.           

Mahasiswa tidak diperkenankan memasuki areal gedung dewan yang sudah dipasang kawat berduri disetiap pintu gerbang gedung DPRD Sumut, karena mahasiswa bersikeras untuk bisa masuk ke ruang paripurna, sehingga sempat terjadi aksi tarik menarik kawat berduri di depan gedung dewan dengan aparat kepolisian.        

BEM-Nus dalam pernyataan sikapnya menuntut penuntasan kasus HAM pembunuhan aktivis di era orde baru yang belum terealisasikan. Menolak pembentukan tim pemantau pernyataan tokoh yang dibentuk Menkopolhukam Wiranto, karena terkesan menjadi pemerintahan yang diktator.         

Usut tuntas kematian KPPS karena satu nyawa sangat berharga di negara yang menjunjung tinggi HAM dan meminta Jokowi dan Prabowo untuk rekonsiliasi. Jika kedua negarawan tersebut tidak melakukan rekonsiliasi.           

Demikian halnya mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menuntut penuntasan sejumlah persoalan yang terjadi dalam pemilu 2019. Mereka menuntut agar diselidiki kematian KPPS dan indikasi kecurangan penghitungan suara pemilu, supremasi hukum dan evaluasi kinerja KPU dan Bawaslu.

Menuntut tanggung jawab pemerintah terhadap demokrasi dan pendidikan politik yang diberikan kepada rakyat. Klarifikasi tindakan represif Polri terhadap massa aksi dan perbaikan peningkatan kualitas pendidikan.           

Mahasiswa tersebut terima Kabag Humas Sekretariat DPRD Sumut Rospita dan Kapolresta Medan Dadang Hertanto di ruang wartawan DPRD Sumut dan minta pernyataan sikap tertulis mahasiswa disampaikan ke pusat. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib. (MI)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini