Sempat Kisruh, Demo Pemuda Kota Lhokseumawe Berakhir Selfi-selfie Bersama Komisaris dan Direksi PTPN I

76

LANGSA – Realitasonline | Puluhan pemuda Kota Langsa yang tergabung dalam sejumlah Ormas diprakasai oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Langsa  melakukan demo di kantor Direksi PTPN I.

Demo yang sempat kisruh itu, ternyata berakhir dengan selfi-selfi bersama komisaris dan Direksi PTPN I, Selasa (14/5).

Demo tersebut terkait sengketa lahan seluas 33,04 ha yang akan dijadikan pengembangan  Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan hutan Kota Langsa yang saat ini sedang dalam tahapan kasasi oleh PTPN I ke Pengadilan Tinggi Aceh terkait ganti rugi pembebasan. 

Amatan di lokasi aksi demo kantor Pusat PTPN I  terlihat para pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Mahasiswa Kota Langsa silih berganti melakukan orasi di pagar kantor pusat PTPN I Langsa. Bahkan kedatangan para pendemo ini sejak awal tidak mendapat penyambutan yang baik oleh pihak PTPN I, sehingga terjadi tolak menolak terhadap pintu pagar besi milik PTPN I Langsa yang kondisinya nyaris roboh.

Setelah terjadi aksi tersebut, akhirnya pihak manajemen PTPN I, Irvan Edyson, Komisaris Utama, Ari Maulana, Komisaris,  Aslan Seragih, Direktur Produksi Holding PTPN, Desmanto, Direktur Operasional PTPN I, Direktur Komersil, Faisal Ahmad, dan Direktur Operasional, Desmanto menemui para pendemo di depan pintu pagar besi.

Di depan komisaris dan direksi PTPN I, pendemo menyatakan enam butir pernyataan sikap antara lain: copot Dirut, direksi dan komisaris PTPN I, PTPN I mencabut kasasi di Mahkamah Agung terkait permasalahan lahan HGU untuk pengembangan RTRW Kota Langsa, menuntut permintaan maaf security, karyawan, direksi dan Dirut PTPN yang dipublikasi di media atas tindakan arogansi terhadap pemuda dan mahasiswa, PTPN I wajib mengklarifikasi terkait pernyataan oknum  terkait pembangunan RTH Kota Langsa yang viral di media sosial.

Security, karyawan, direksi dan Dirut PTPN wajib beritikad baik dan bersikap bijak untuk menerima elemen pemuda, mahasiswa dan masyarakat ketika hendak melakukan audiensi, PTPN harus transparan terkait penyaluran dana dan CSR dan pola plasma yang diperuntukan bagi masyarakat sekitarnya.

Selain itu ada tambahan tuntuntan yang disampaikan ketua KNPI Kota Langsa, Mukhtar AMD yang mendesak agara pihak direksi, Dirut PTPN untuk segera melepaskan lahan yang ada di Gampong Bukit Rata Kec. Langsa Timur untuk diberikan kepada warga di daerah itu.

Pasalnya di daerah itu aparat gampong (desa) tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan proses pembangunan baik untuk melakukan rehab rumah dan lainnya. Akibatnya para perangkat desa di tempat itu tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun ada dana desa yang diberikan pemerintah pusat.

Menyikapi tuntutan tersebut, Desmanto selaku Direktur Operasional PTPN I menjelaskan pihaknya  sepakat dengan Pemko untuk ganti rugi sekaligus 1300 ha tidak memiliki anggaran. Jadi, Pemko Langsa memerlukan waktu bertahun-tahun untuk ganti rugi 1300 ha yang sudah masuk ke dalam area RTRW Pemda,” jelasnya.

Persoalan, kasasi itu dilakukan saat Pengadilan Negeri Langsa beberapa waktu lalu menjatuhkan harga senilai Rp 3,1 m terhadap lahan 33,04 ha untuk Pemko. Namun, pihaknya menilai harga tersebut tidak sesuai dengan NJOP di Kota Langsa, sehingga PTPN I melakukan banding.

“Memang Pemko sudah menyurati, berapapun harga yang diputuskan pengadilan, Pemko Langsa bersedia membayarnya. Sudah sepakat sebenarnya. Artinya kita saat ini sedang menunggu palu atau putusan pengadilan saja,” tuturnya.  

Belakangan, pihak PTPN I baru mengetahui jika Pemko Langsa terdesak alokasi anggaran tahun 2019 untuk perluasan pengembangan RTH harus diserap agar tidak terjadi Silpa. 

“Tapi itu tidak dibicarakan oleh pihak Pemko kepada kami, seharusnya Pemko Langsa melakukan audiensi dengan  PTPN I atau menyurati kami agar bersama mencari solusi,” katanya.

Sementara, Aslan Seragih Direktur Produksi Holding PTPN dalam menyampaikan jawaban di depan pendemo, dia berjanji pihak PTPN I akan meneruskan semua apa yang menjadi tuntutan pendemo karena  di PTPN I ini hanya bekerja dan ditugaskan untuk menjaga aset bukan pengambil keputusan.

Kami hanya bisa berjanji kepada  pendemo akan menyampaikan semua persoalan dan tuntutan dimaksud akan disampaikan  pemegang saham dan  direksi di Jakarta. Setelah adu argumentasi, terlihat di sesi akhir para pendemo selfi-selfi bersama komisaris dan direksi PTPN I. (SA)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini