Rakor Dengan KPK-RI, Bupati Tapsel dan Kepala Kantor Pertanahan Tapsel Teken MoU

47
Bupati Tapsel menandatangani MoU kerjasama dengan Kepala Kantor Pertanahan Tapsel dan Ka. Kanwil BPN Provsu disaksikan Ketua KPK-RI, Gubernur Sumut dan Wagub usai Rakor bersama . (Realitasonline / Istimewa)

TAPANULI SELATAN – Realitasonline | Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M Pasaribu melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Bupati Tapsel dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapsel dan Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Utara, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) terkait Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 di aula Raja Inal Siregar, Lantai II, Kantor Gubsu, Selasa (14/5/2019)

Penandatangan MoU disaksikan Ketua KPK RI Agus Rahardjo, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekhsyah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH, Ketua DPRD Provsu, Forkopimda Provsu, Sekdaprovsu Hj. R Sabrina, Kakanwil BPN Provsu, Direktur utama Bank Sumut, para Bupati/Walikota se Provinsi Sumut, para pimpinan OPD dilingkungan Provsu serta instansi vertikal lainnya.

Usai kegiatan Rakor, Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu didampingi Sekretaris Daerah Tapsel Drs. Parulian Nasution,MM, Inpektur Daerah Tapsel M. Ali Imran, Kaban PKPAD Tapsel Drs. Ahmad Buchori, MM menyampaikan, sejauh ini Pemkab Tapsel tetap komit terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Tapsel, hal ini tentunya kita buktikan dengan taat azas, taat aturan dan taat administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari eksekutif maupun legislative.

“ Kita sangat mengapresiasi terhadap kegiatan yang diadakan oleh KPK-RI ini, semoga dengan kegiatan ini pemerintah akan menjadi lebih baik dalam pengelolaan keuangan maupun tata pengelolaan pemerintahan khususnya di Kabupaten Tapsel sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih hingga Tapsel akan jauh dari budaya korupsi, “ ujar Syahrul.

Sebelumnya, Ketua KPK-RI Agus Rahardjo mengapresiasi penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan Pemprov Sumut dan 8 Kabupaten/Kota di Sumut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak korupsi di Sumut.

Agus menyampaikan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi mendorong terus perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumut melalui program pencegahan korupsi terintegrasi yang meliputi 9 sektor, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilalitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta sektor strategis.

“ Pencegahan hari ini kita lakukan terkait dengan perizinan, pengadaan barang dan jasa, bagaimana mengelola aset daerah, peningkatan penerimaan daerah, ASN-nya diperbaiki, itu bukan hanya untuk Sumut saja, itu kita monitor, nanti akan kelihatan mana yang sudah berusaha dengan perbaikan dan perbaikannya akan kelihatan di Monitoring Centre for Prevention (MCP), ” Trang Agus

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, bahwasanya komitmen dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintah, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menindak secara hukum akan tetapi memerlukan upaya komprehensif  dan sungguh-sungguh termasuk upaya pencegahan strategi preventif sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

“ Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumut telah dan akan terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi demi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih agar kasus korupsi tidak akan terjadi lagi di wilayah Provinsi Sumut demi mewujudkan Sumut yang maju, aman, sejahtera dan bermartabat, “ terang Edy. (RI)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini