Dinas SDA, CKTR Direkomendasikan Dimekarkan Jadi 3 OPD

50
Sutrisno Pangaribuan saat memimpin rapat dengan Dinas SDA CKTR Provsu yang direkomendasikan dimekarkan jadi 3 OPD. (Foto/ist)

Medan – Realitasonline | Dinas SDA-CKTR (Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang) direkomendasikan agar dimekarkan yang idealnya menjadi tiga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dan lebih fokus menangani kewenangan masing-masing.         

“idealnya Dinas SDA CKTR jadi tiga OPD, yakni Dinas PSDA, Dinas Cipta Karya dan Dinas Tata Ruang. Terutama Dinas Tata Ruang menurutnya harus berdiri sendiri,” ujar Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan usai memimpin rapat dengar pendapat dengan Dinas SDA CKTR Provsu, Selasa (14/5) di gedung dewan.         

Menurutnya, dinas tersebut dipecah, apakah Cipta Karya digabung ke pemurkiman. Minimal Tata Ruang berdiri sendiri, karena urusan-urusan ke depan akan sangat banyak soal Tata Ruang, bahkan Presiden ingin memindahkan ibukota hanya persoalan tata ruang.

Jika dilihat dari kebutuhan, pelayanan akan lebih optimal, sehingga Sumber Daya Air bisa fokus pada air, cipta karya dan tata ruang juga bisa fokus.           

Menurutnya lagi, penggabungan tiga bidang menjadi satu OPD yaitu Dinas SDA CKTR tidak optimal dan tidak fokus menangani satu permasalahan, sehingga target-target yang diberikan sulit tercapai.

“Misalnya waktu PSDA sendiri dulu anggarannya sekitar Rp 300-an miliar, tapi setelah digabung tiga dinas, anggarannya cuma Rp 400-an miliar. Tapi sebenarnya kita harapkan mereka fokus,” ujarnya.          

Dia mengakui, penggabungan OPD tersebut dilakukan DPRD Sumut melalui Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Daerah tahun 2017 menindaklanjuti UU Pemerintah Daerah tahun 2014.

“Waktu itu ada skoring-skoring yang menentukan instansi itu bisa digabung atau dipisah dan kondisi saat itu sangat mendesak dan ada arahan Mendagri kita ikuti. Padahal seharusnya melihat berdasarkan kebutuhan,” ujarnya.          

Untuk usulan pemekaran OPD tersebut, menurut Sutrisno, harus dilakukan pembahasan dengan Gubsu dan dikonsultasikan ke Mendagri, karena harus mengubah Perda. (Rmi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini