DPRDSU Senada Gubsu: Bersihkan KJA Tak Semudah Balik Telapak Tangan

44
Ilustrasi (internet)


MEDAN – Realitasonline | Anggota Komisi D DPRD Sumut Leonard S Samosir senada dengan Gubsu Edy Rahmayadi bahwa membersihan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba tidak semudah membalikkan telapak tangan.         

“Dikatakan Gubsu itu benar. Penanganan untuk bersihkan KJA di Danau Toba tidak segampang membalikkan telapak tangan, sebelum pemerintah bisa menyiapkan lapangan kerja untuk karyawan KJA dan masyarakat petani ikan yang menggantunggkan hidup di KJA,” ujar Leonard kepada wartawan, Rabu (10/4).         

Menurutnya, perlu komitmen nasional untuk percepatan semua fasilitas pariwisata Danau Toba agar masyarakat dapat mengalihkan kehidupannya di industri pariwisata dan pertanian. “Kalau fasilitasnya belum ada, bagaimana mereka mau mengalihkan kehidupannya dari KJA ke industrial pariwisata,” ujarnya.        

Selaku anggota Komisi D setuju semua KJA di Danau Toba dibersihkan. Perusahaan besar yang mengelola KJA hanya dua, selebihnya masyarakat yang mengelola KJA. Oleg Karena itu, komitmen DPRD Sumut untuk membentuk Pansus tentang Danau Toba agar pembicaraan soal percepatan fasilitas, sarana dan prasarana dengan pemerintah provinsi, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat lebih efektif.       

 ” Komisi D soal Danau Toba, sudah satu suara agar KJA dan perusahaan sekeliling Danau Toba yang menghasilkan limbah segera ditertibkan. Saya pribadi sudah sampaikan usulan di Departemen PU dan Bappenas agar pemerintah pusat membangun 8 IPAL di sekeliling Danau Toba, karena limbah rumah tangga dan hotel juga berkontribusi memasukkan limbah ke Danau Toba,” tambahnya.          

Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan sebelumnya mengungkapkan, rencana penghapusan KJA dari Danau Toba sudah berlangsung lama, tapi secara kasat mata upaya itu tidak juga dilakukan, karena jumlah KJA tidak berkurang. “Bahkan kasus ikan mati  dalam jumlah besar di Danau Toba terus terjadi setiap tahun. Itu memperparah pencemarannya, baru-baru ini bangkai ikan juga dibuang ke danau tersebut,” katanya.          

Seperti diketahui,  Gubsu Edy Rahmayadi sangat tidak setuju dengan adanya KJA di perairan danau itu, karena bisa merusak lingkungan, baik dari pemberian pakan. Tetapi, dirinya tidak bisa berbuat terlalu cepat lantaran masih memikirkan para pekerja yang ada di perusahaan itu. Apalagi ada juga beberapa KJA itu dimiliki langsung oleh warga.     

“Saya dari awal memang tidak setuju itu (KJA), tapi kalau itu saya lakukan secara mendadak seperti ini, ada sekitar 3000 ribu orang atau penduduk di situ bekerja disana kemungkinan akan terancam tidak bekerja kalau terjadinya penutupan secara langsung,” ujarnya. (mi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini