DPRDSU: Jabatan Sekwan Harus Miliki Kecakapan Khusus OPD

33
Rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut dengan BKD dan Biro Hukum Setdaprovsu membahas s masalah pengisian jabatan pimpinan. (Realitasonline/ist)

MEDAN – Realitasonline | Sekretaris dewan (Sekwan) atau Sekretaris DPRD harus memiliki kemampuan atau kecakapan khusus OPD (Organisasi Perangkat Daerah), karena ada dua kelompok yang harus dibina di lembaga legislatif.         

Hal ini dinyatakan Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz disampingi sekretaris komisi A Hanafiah Harahap kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan BKD dan Biro Hukum Pemprovsu, di gedung dewan, Senin (8/4).       

Komisi A juga berharap pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprovsu tidak hanya berdasarkan kemampuan teknis, tetapi juga mempertimbangkan kecakapan khusus terkait lembaga OPD yang akan diisi. Apalagi saat ini Pemprovsu melakukan assessment eselon II di lingkungan kerjanya.       

“Seorang sekwan itu harus memiliki kecakapan khusus agar dia bisa menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lembaga DPRD. Karena ada dua kelompok yang harus dibina oleh Sekwan. Pertama anggota dewan, kedua ASN di Sekretariat DPRD,” kata Muhri        

Selain itu, tambah politisi dari Partai Demokrat ini, Sekwan juga harus mampu menjembatani DPRD dengan lembaga lain, karena DPRD tidak hanya berhubungan dengan Pemprovsu, tapi instansi vertikal. “Ini harus mampu dijembatani oleh Sekwan,” ujarnya.         

Sebagai salah seorang anggota DPRD Sumut, Muhri merasakan kelemahan yang dimiliki Sekretaris DPRD Sumut yang merupakan hasil seleksi jabatan Pemprovsu, karena banyak hal tidak proporsional yang diterima, diantaranya terkait tertib admnistrasi lembaga DPRD Sumut.

“Antara satu ASN dengan ASN lain yang mendampingi anggota dewan, pemahamannya bisa berbeda tentang tertib administrasi. Akhirnya perbedaan ini menimbulkan banyak tafsir yang membuat anggota dewan tidak terayomi dan terbantu dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ungkapnya.       

Contoh lain, ungkap Muhri, terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota dewan yang harus dibuktikan dengan foto diri. Jika tidak, anggota dewan harus mengembalikan uang ke negara. Ini pesan dari BPK RI yang melakukan audit perjalanan dinas.

Sementara saya belum pernah mendapat secara resmi surat edaran itu, baik dari kantor gubernur maupun dari BPK RI. “Ini ujung-ujungnya harus mengembalikan uang, karena diduga tidak pergi karena gak ada fotonya,”ujarnya.       

Sementara Ketua BKD Provsu Kaiman Turnip saat rapat dengar pendapat mengatakan, jabatan Sekwan, selain dari panitia seleksi, penilaian juga bisa dari berbagai pihak termasuk dari anggota dewan. (mi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini