Di Sidang Kasus Suap KONI, Saksi Akui Ada Jatah Rp 1,5 M Buat Menpora

19
Sekretaris Bidang Perencanaan dan Keuangan KONI Suradi memberi kesaksian di persidangan. (Merdeka.com)

JAKARTA – Realitasonline | Sekretaris Bidang Perencanaan dan Keuangan KONI, Suradi membenarkan ada arahan dari bekas Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy melakukan revisi terhadap proposal pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun 2018 yang akan diajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Revisi tersebut adalah jumlah anggaran yang akan dimohonkan.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Suradi yang dibacakan oleh jaksa Ending mengatakan revisi itu perlu dilakukan karena ada keperluan memberi uang ke sejumlah pejabat di Kemenpora.

“Pada waktu itu Fuad Hamidi meminta saya menyusun beberapa alternatif kegiatan agar biaya sebesar-besarnya dikeluarkan Rp 8 miliar dari total Rp 17,9 miliar karena Fuad Hamidy punya kebutuhan untuk memberikan uang ke Kemenpora, Menpora, Ulum, Mulyana dan beberapa pejabat lain yang saya lupa. Betul keterangan saudara saksi?” tanya jaksa kepada Suradi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

“Betul,” jawab singkat Suradi.

Suradi mengatakan revisi kemudian dilakukan oleh keduanya dengan Ending merinci pihak-pihak mana saja yang akan mendapat jatah dari pencairan dana proposal tersebut.

Saat Ending mendikte beberapa nama muncul inisial M. Suradi memahami inisial tersebut merujuk kepada Menteri. Sebab menurutnya jika calon penerima berasal dari KONI, Ending mengucapkan nama sedangkan calon penerima dari pihak Kemenpora disebut secara inisial.

“Kalimat (didikte) Sekjen, saya tulis tangan terus saya ketik (salin ulang ke komputer),” ujar Suradi.

“Inisial M atau Menteri?” cecar jaksa.

“Seingat saya hanya M saja. Yang KONI nama yang Kemenpora inisial,” ujar Suradi.

“Tahu itu Menteri (inisial) M?” tanya jaksa.

“Pemahaman saya M, Menteri,” tukasnya.

Jaksa kemudian membacakan catatan rincian pihak-pihak yang akan menerima uang dari pencairan proposal itu dengan total pengeluaran Rp 3,4 miliar

M Rp 1,5 miliar
UL Rp 500 juta
MLY Rp 400 juta
AP Rp 250 juta
OY Rp 200 juta
AR Rp 150 juta
NUS Rp 50 juta
SUF Rp 50 juta
AY Rp 30 juta
EK Rp 20 juta
FH Rp 50 juta
DAD Rp 30 juta
DAN Rp 30 juta
GUNG Rp 30 juta
YAS Rp 30 juta
MARN Rp 3
RAD Rp 50 juta, itu saya
TW …
EM Rp 15 juta
Syah Sahid Nursyahid KONI Rp 50 juta
RIF, Arif KONI bidang Perencanaan Anggaran Rp 5 juta
TAN Rp 3 juta
LEG Rp 3 juta

Diketahui Ending bersama Bendahara Umum KONI Jhony E Awuy didakwa memberikan suap berupa satu unit mobil Fortuner, uang Rp 400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 kepada Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana.

Tujuan pemberian hadiah tersebut adalah agar Mulyana membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi Olahraga Nasional pada multi event Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 pada 2018 serta proposal dukungan KONI dalam Pengawasan dan Pendampingan Seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun 2018.

Pemberian pertama adalah terkait proposal hibah tugas pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi Olahraga Nasional pada multi event Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 pada 2018 dengan usulan dana dari KONI sebesar Rp51,529 miliar. Kemenpora kemudian menyetujui dana hibah untuk KONI sebesar Rp30 miliar dalam bentuk perjanjian kerja sama pada 24 Mei 2018.

Pemberian kedua adalah terkait proposal dukungan KONI dalam pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun 2018 dengan usulan sejumlah Rp 27,506 miliar.

Pencairan dana hibah dilakukan pada 13 Desember 2018 senilai Rp 17,971 miliar.

Atas perbuatannya, Ending Fuad Hamidy dan Johny E Awuy pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya diberitakan, Menpora Imam Nahrawi telah memenuhi panggilan penyidik KPK. Imam Nahrawi mengaku menerima surat panggilan pada Rabu 23 Januari 2019 kemarin.

“Saya harus memenuhi panggilan untuk menjadi saksi. Kemarin sore saya mendapat surat panggilannya, nanti saya akan sampaikan terima kasih,” ujar dia saat tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/1) lalu.

Imam tak mau memberikan pernyataan lebih jauh soal kasus dugaan suap dana hibah dari kementeriannya kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Imam hanya menyebut dirinya membawa data yang akan diperlihatkan kepada KPK.

“Makanya nanti saya akan mendengar apa yang akan disampaikan oleh KPK. Sudah ya makasih, saya masuk ke dalam dulu ya,” kata dia.

Usai pemeriksaan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan penyidik KPK mencecar Menpora Imam Nahrawi terkait barang yang disita tim lembaga antirasuah saat menggeledah ruang kerjanya. Dalam penggeledahan, KPK menemukan dokumen dan proposal dana hibah di ruangan Imam.

“Salah satunya tentu perlu kami klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari ruangan Menpora pascapenggeledahan lalu,” ujarnya.

Saat disinggung soal apakah KPK juga menelisik soal aliran uang yang diduga turut diterima Imam Nahrawi dari pihak KONI dalam kasus ini, Febri belum mau membeberkan lebih jauh.

“Untuk materi lainnya belum bisa disampaikan, karena pemeriksaan masih berjalan,” kata Febri.

Sumber : Merdeka.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini