Angka Kemiskinan di Aceh Capai 15,68%, Urutan Pertama di Pulau Sumatra

31
Alamsyah memberikan sambutan dalam acara pembukaan Musrenbang Abdya. (Realitasonline/Syahrizal)

BLANGPIDIE – Realitasonline | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh, Azhari SE MSi menyebutkan angka kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi sehingga berada di urutan satu se Sumatra.

Menurutnya, banyak permasalahan pembangunan di Aceh tidak terselesaikan. Di mana, Aceh masih menghadapi beberapa kendala utama yang harus dituntaskan, antara lain masih tingginya angka kemiskinan, yakni mencapai 15,68%.

“Ini menjadi cambuk untuk kita bersama, padahal di Aceh punya sumber daya alam yang banyak dan sangat memungkinkan Aceh itu akan bangkit dari status termiskin,” kata Kepala Bapeeda Aceh melalui Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Ir Alamsyah MM dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Abdya dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan kabupaten (RKPK) tahun 2020 yang berlansung di aula Tengku Dikila Kantor Bappeda Abdya, Kamis (21/3/2019).

Selain persoalan kemiskinan, lanjutnya, angka pengagguran juga tertinggi kedua di Sumatra yakni sekitar 6,36%. Ketimpangan wilayah antar kab/kota dan rendahnya pertumbuhan ekonomi berada di urutan ketiga se Sumatra.

Alamsyah menjelaskan ada tiga kelemahan yang menyebabkan itu semua. Pertama, tidak memiliki industri hilir yang mengelola bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Padahal Aceh itu memiliki SDA mineral, minyak bumi, gas, batu bara, batu mulia, emas, dan kekayaan di bidang perkebunan termasuk perikanan.

“Sayangnya, tidak dibarengi dengan pembangunan kawasan insdutri seperti provinsi tetangga,” ungkapnya di hadapan unsur Forkompinkab Abdya, para Asisten, Kepala SKPK dan pejabat daerah lainnya.

Kedua, kurangnya singkronisasi dalam pembangunan antara provinsi dan kabupaten serta antara kabupaten lainnya. Hal ini terlihat dari pembangunan infrastruktur di Aceh yang belum terkoordinir antara provinsi dan kabupaten, bahkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dalam setiap tahunnya tidak terfokus pada penguatan satu persatu infrastruktur di Aceh.

Ketiga, rendahnya investasi kerena citra sebagai daerah bekas konflik dan daerah rawan bencana. Sehingga investor akan berpikir seribu satu kali untuk menanamkan uangnya di Aceh. Hal ini perlu kerja sama semua pihak untuk meyakinkan investor tentang keamanan Aceh.

“Maka dari itu, permasalahan itu semua harus dituntaskan melalui langkah terpadu dan intensif salah satunya Musrenbang RKPD. Karena di situ merupakan arena pengambilan keputusan secara partisipatif dalam kebijakan daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Abdya Muslizar MT menyampaikan musrenbang adalah untuk menyusun kerangka pembangunan daerah. Tahun 2019 saja belum selesai dan tahun 2020 sudah dibahas agar benar-benar matang perencanaanya.

Jika melihat jumlah anggaran, Aceh paling banyak namun angka kemiskinan masih tinggi. Harusnya pembangunan itu jangan terfokus kepada fisik semata tapi harus diimbangi dengan pemberdayaan terutama dalam membentuk akhlak umat dan meningkatkan ekonomi masyarakat lebih baik.

“Kepada Bappeda Abdya, kami mengingatkan agar memastikan kembali setiap gampong mendapat jatah pembangunan dalam anggaran APBK. Artinya, merata tidak mesti sama. Yang penting sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran,” pungkas Muslizar.

Kegiatan ini juga dihadiri Kapolres Abdya, AKBP Moh Basori SIK, Dandim 0110/Abdya Letkol Arm Iwan Aprianto SIP, mewakili Kajari, Handri SH, Ketua Komisi A DPRK Abdya Nurdianto, Kepala PN Blangpidie Zulkarnaini SH MH, para Asisten, Kepala SKPK, para kepala Perbankan dan tamu undangan lainnya. (ZA)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini