Lebih Butuh Sekolah TK/PAUD, Warga Desa Liberia Tolak Pembangunan Tower

15
Ilustrasi tolak pembangunan.

MEDAN – Realitasonline | Warga Desa Liberia Kec. Teluk Mengkudu, Serdangbedagai, Sumatera Utara menolak perpanjangan masa sewa menara (tower) milik PT. Menara Indonesia.

Warga desa yang diwakili Dra Hj Dewi Iriani MPd, Kamis (14/3/2019), menyesalkan masa perpanjangan kontrak PT. Menara Indonesia dengan pemilik lahan tanpa melibatkan persetujuan warga.

Pasalnya, warga Desa Liberia sangat menginginkan di lahan sekitar tower tersebut didirikan bangunan TK/PAUD, karena selama ini warga di sekitar Desa Liberia sangat kesulitan untuk memasukan anak-anak mereka ke sekolah TK/PAUD.

“Warga desa ingin anak-anak mereka bisa sekolah TK/PAUD yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal mereka, dan dengan biaya terjangkau. Namun, dengan adanya perpanjangan sewa tower tersebut, pembangunan TK/PAUD bisa jadi batal, karena dikhawatirkan bisa membahayakan anak-anak nantinya,” kata Dewi Iriani.

Dewi pun berkisah, PT. Menara Indonesia pada Desember 2007 membangun tower (menara) di Desa Desa Liberia dengan masa kontrak (sewa) lahan selama 10 tahun. Ketika itu warga dengan berat hati memberikan persetujuan, karena menara sudah sempat dibangun.

Pada Desember 2017, kontrak PT. Menara Indonesia seharusnya sudah berakhir. Tetapi, dikabarkan antara PT. Menara Indonesia dan pemilik lahan sudah melakukan perpanjangan kontrak kembali. Ironinya, perpanjangan kontrak yang kedua ini tidak ada melibatkan warga sekitar dan warga pun belum ada memberikan persetujuan, terang Dewi.

“Kami berpedoman pada Peraturan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Informatika dan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal No. 18/2009, No. 07/Prt/M/2009, No. 19/PER/M. Kominfo/03/2009, No. 3/P/2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi, Peraturan Bersama Menteri dalam Pasal 11 menyatakan persyaratan administratif harus ada persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara,” kata Dewi yang menambahkan sesuai Peraturan Bersama 3 Menteri walau pemilik lahan dan PT. Menara Indonesia sudah memperpanjang masa kontraknya, namun harus tetap ada persetujuan dari warga sekitar.

“Kami menilai PT. Menara Indonesia sudah jelas melanggar Peraturan Bersama 3 Menteri tersebut,” tambah Dewi.

Dia pun lebih lanjut mengatakan berbagai upaya sudah dilakukan warga dengan menyampaikan keberatan kepada pemilik lahan dan PT. Menara Indonesia. Pihaknya juga sudah minta bantuan hukum melalui Kantor Advokat Rustam Eefendi SH & Rekan, dan sudah dua kali somasi, namun sampai saat ini hasilnya belum ada tanggapan dari pihak mereka.

Dewi menambahkan pihaknya masih berharap masalah ini bisa diselesaikan secepatnya secara profesional dan proporsional. (AY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini