Tunggu Petunjuk Baru, Kejari Simalungun Hentikan Pengusutan Dana Bansos TA 2012-2014

26

SIMALUNGUN – Realitasonline | Penyelidikan kasus dugaan korupsi penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan atau dana hibah yang bersumber dari APBD Pemkab Simalungun TA 2012, 2013 dan 2014 bernilai ratusan miliar untuk sementara diusulkan dihentikan (tidak ditingkatkan ke penyidikan).

Demikian diungkapkan Kajari Simalungun Irvan Paham PD Samosir SHMH didampingi para kepala seksi (Kasi) kepada wartawan Senin (11/3/2019).

“Dihentikan menunggu ada bukti atau petunjuk baru, jika ada petunjuk baru akan kita tindak lanjuti kembali”, kata Irvan.

Penghentian dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan hasil penghitungan akuntan publik Tarmizi Achmad tertanggal 18 Mei 2018 di Semarang dan sudah dibuat kesimpulan tidak ditemukan adanya kerugia negara. “Jadi untuk sementara, kasus dana Bansos dan dana Hibah Kabupaten Simalungun kita usulkan ke Kejatisu untuk dihentikan dan menunggu ada bukti petunjuk baru”, sebut Irvan.

Sebelumnya, Kejari Simalungun telah melakukan pengusutan terhadap dua kasus korupsi Bansos. Diantaranya, kasus korupsi seritifikasi berbiaya Rp 1, 9 miliar bersumber dari dana Bansos TA 2014 dengan terdakwa Asli Dachi mantan Ka BPN Simalungun.Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1, 8 miliar.

Sedangkan kasus korupsi dana Hibah Pemkab Simalungun TA 2014 lainnya, senilai Rp 1,3 miliar dengan terdakwa Letty Heriwaty mantan bendahara KONI Simalungun.Terdakwa Letty tidak mengembalikan kerugian negara senilai Rp 310 juta. “Kedua perkara ini sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap”, ucap Irvan.

Sedangkan terkait diselidiknya beberapa penerima dana bansos dari organisasi keagamaan, sekolah dan kemasyarakatan, tidak ditemukan kerugian negara. Karena, rumah ibadah GKPS Kongsilaita Raya telah mengembalikan kelebihan bayar senilai Rp 600 juta ke kas daerah. Kemudian KNTA Simalungun Rp 1.145.000, Darma Wanita Rp 1.145.451 dan dana kegiatan seminar kepahlawanan Ronda Haim Saragih Garingging Rp 3.250.000.- yang bersumber dari dana Bansos TA 2014 menurut Kajari Irvan semuanya telah mengembalikan kelebihan bayar ke kas daerah.

Menyinggung tentang adanya penerima Bansos di luar Simalungun, bukanlah menjadi ranah korupsi, sepanjang si penerima anggaran dapat melampirkan pertanggungjawaban. Sehingga hal tersebut menjadi kesalahan administrasi, dan pemberi anggaran dapat diberikan Sangsi administrasi, ungkap Irvan. (RH)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini