KJA Mengancam Lingkungan Danau Toba, Bupati Karo Usulkan Bentuk Pansus

32
Terkelin Brahamana sudut kanan saat menyampaiakan uraiannya terkait Donau Toba dengan komisi D DPRDSU . (Realitasonline/dok)

KABANJAHE – Realitasonlie | Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH menyarankan agar dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk mesukseskan Danau Toba yang bebas dari keramba jaring apung (KJA), sehingga Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional bebas dari pencemaran lingkungan.

Hal tersebut disampaikan bupati saat berlangsung rapat kerja dengan komisi D DPRDSU, Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT ), pemerhati pencemaran lingkungan air Danau Toba, Horas Bangso Batak sedunia (HBB) yang berlangsung di ruang rapat Komisi D DPRDSU, Selasa (5/3/2019).

Menurut Terkelin Brahmana khusus Karo, wilayah desa Tongging, Merek diakui kalau kawasan danaunya juga terdapat keramba. Tetapi keberadaan keramba sudah ada komitmen dari pada pengusaha lokal dengan membuat surat pernyataan setuju akan mengosongkan kawasan dari keramba.”Pernayataan para pengusaha KJA sudah disetujui agar sekitar Tongging kosong 0% KJA.”tegas Terkelin Brahmana.

Menanggapi mengapa kawasan Danau Toba desa Tongging sekitarnya belum bersih dari keramba, menurut Terkelin, karena para pengusaha KJA di delapan daerah kawasan Danau Toba mengeluhkan beroperasinya pengusaha terkenal menjadi alasan bagi pengusaha lokal.

Lebih lanjut Terkelin menamabahkan untuk penertiban KJA perlu dbentuk Pansus Pencemaran Air Danau Toba untuk pelestarian dan pencegahan pencemaran Danau Toba. “Kami para bupati dari daerah kawasan Danau Toba tidak ada niat mau menyengsarakan rakyat, namun sebaliknya agar tidak ada pilih kasih” ujarnya.

Menyikapi tudingan pemerhati lingkungan Danau Toba, Lamsiang Sitompul tentang keberadaan Taman Resort Simalem diduga ikut mencemari air Danau Toba akibat limbahnya., bupati minta temuan dan data-data agar ditindaklanjuti.. “Kami segera memanggil pihak pengusaha Taman Resort Simalem jika ada data akurat yang diberikan sebagai bahan assesment untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan Pemkab Karo.”pungkasnya.

Sementara Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul dan Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), adanya dugaan pencemaran air Danau Toba oleh PT Aquafarm Nusantara (anak perusahaan Regal Springs dari Swiss) terungkap saat rapat kerja, minta komisi D DPRD Provsu segera bentuk Pansus, “katanya.

Hal senada dikatakan Remember Manik, pecinta Danau Toba, mengatakan pencemaran Danau Toba bukan saja mengancam parawisata namun juga mengancam nyawa manusia, karena air Danau Toba dikonsumsi masyarakat sekitarnya.

Menanggapi keluhan dan saran Pemkab se-kawasan Danau Toba serta permintaan dari YPDT dan Lembaga Pecinta Danau Toaba, secara senada Layari Sinukaban dan Leonard Surungen Samosir dari komisi D DPRDSU menerima usul dan saran untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan selanjutnya akan disampaikan ke Presiden dan DPR RI. (JP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukan komentar Anda disini
Masukan Nama Anda Disini